 |
| (Bukan cuma selembar sertifikat. Ini tentang kepastian hukum, perlindungan aset negara, dan tanggung jawab menjaga amanah negara) |
Inexpose.web.id | SELAYAR - Komitmen dalam menata dan mengamankan aset negara terus diperkuat melalui sinergi antara TNI AD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Kodim 1415/Selayar yang berlangsung di Makodim 1415/Selayar, Benteng, Senin (7/9/2026).
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah yang berada dalam penguasaan TNI AD. Selain memperkuat legalitas, sertifikat tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta mendukung pengamanan aset negara dari potensi persoalan pertanahan di kemudian hari.
Prosesi penyerahan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri personel Kodim 1415/Selayar serta unsur terkait. Dokumen sertifikat diserahkan secara langsung oleh pihak BPN Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pihak Kodim 1415/Selayar sebagai bentuk nyata sinergi lintas instansi dalam mendukung pengelolaan aset negara yang tertib dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Bagi Kodim 1415/Selayar, sertifikat tanah tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Keberadaannya menjadi bukti penting atas kepastian hukum aset sekaligus bentuk perlindungan terhadap tanah negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD.
“Sertifikat bukan sekadar selembar dokumen. Di baliknya terdapat kepastian hukum, perlindungan aset negara, serta tanggung jawab untuk menjaga amanah negara,” demikian pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Sinergi antara TNI AD dan BPN Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan terus terjalin dalam upaya penataan dan pengamanan aset negara. Dengan legalitas yang semakin kuat, pengelolaan aset tanah Kodim 1415/Selayar diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan dan akuntabel.
Bukan cuma selembar sertifikat. Ini tentang kepastian hukum, perlindungan aset negara, dan tanggung jawab menjaga amanah negara.
